Politisi Gerindra ini mengakui, bahwa selwama ini belum ada perusahaan yang keberatan dan melakukan penangguhan besaran gaji kota, sehingga sudah seharusnya setiap perusahaan sudah menerapka gaji layak ini.“Ini yang masih terus dipertanyakan oleh Dewan, apakah kepala Dinasnya yang kurang berani untuk memberikan sanksi kepada perusahaan yang bersangkutan,”tandasnya

DInas batu

BATU- Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Batu, Eko Suhartono menepis tudingan bahwa masih banyak perusahaan yang ada di kota apel ini belum menerapkan gaji standar UMK. Tudingan itu sendiri dilontarkan oleh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Batu.
Menurut Eko Suhartono, sudah 70 persen perusahaan yang ada di Kota Batu sudah menerapkan UMK. ”Kami sudah survey pada 100 perusahaan, dan hasilnya 70 perusahaan telah menerapkan sesuai UMK, sedangkan 30 persennya masih belum. Jadi tidak benar data yang dikeluarkan oleh SPSI ini,” ujarnya, siang kemarin.

Di Kota Batu sendiri ada sekitar 257 perusahaan, yang mempekerjakan  ribuan pekerja. Eko menyebut, timnya masih terus melakukan pendataan dan survey terhadap perusahaan-perusahaan itu. Sedangkan alasan perusahaan yang belum menerapkan upah layak bagi pekerja, pertama karena mereka bukan karyawan tetap atau masih outsorcing.

Alasan kedua, usaha yang dijalankan perusahaan itu masih unit kecil seperti memproduksi keripik, jus dan sejenisnya. Sehingga nila gaji pekerja disetarakan dengan perusahaan besar, pasti masih memberatkan.
” Dari 30 persen perusahaan tersebut, mayoritas merupakan usaha yang skalanya kecil, jadi kalau gaji karyawan disetarakan dengan UMK jelas tidak nutut. Apalagi antaran pihak pekerja dan pengusaha, sudah saling paham akan kondisi ini,”sebut pria berkacamata ini.

Data yang dia ungkapkan itu, merupakan hasil survey yang dilakukan oleh kantornya. Meski demikian, Eko mengakui bahwa saat diberlakukan upah minimum kota (UMK), tidak ada satupun perusahaan yang melakukan keberatan dan penangguhan keringanan.

Pihaknya, lanjut dia, akan segera mengumpulkan dan mengevaluasi besaran UMK dengan SPSI, agar tidak ada lagi ketimpangan antara satu perusahaan dengan lainnya.”Kalau SPSI mengeluarkan data seperti itu, saya dengan tegas menyangkal. Yang benar ada di kantor dan silahkan dicek sendiri kebenarannya,”paparnya.
Menanggapi tengara banyaknnya perusahaan yang tidak memberikan upah layak kepada pekerja. Anggota DPRD Komisi A, Heli Suyanto membeberkan bahwa Dewan tetap meminta dinas terkait untuk mengedapankan kepentingan ekonomi sosial masyarakat.”Kalau bisa pekerja dan perusahan duduk bareng untuk memecahkan besaran gaji, cara ini kayaknya lebih efektif,”ujar Heli.

Politisi Gerindra ini mengakui, bahwa selwama ini belum ada perusahaan yang keberatan dan melakukan penangguhan besaran gaji kota, sehingga sudah seharusnya setiap perusahaan sudah menerapka gaji layak ini.“Ini yang masih terus dipertanyakan oleh Dewan, apakah kepala Dinasnya yang kurang berani untuk memberikan sanksi kepada perusahaan yang bersangkutan,”tandasnya

 

Suka blusukan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *