Kemana larinya Uang 3 Miliyard di Diknas ?

Fransiska_ketua

Aroma penyelewengan APBD kembali terendus anggota dewan. Setelah dana siluman proyek pembangunan gorong-gorong raksasa dan pengadaan paku jalan, kini raibnya anggaran pendidikan yang jadi sorotan. Tak tanggung-tanggung, nilainya hampir Rp 3 milyar!
Seperti tertuang dalam APBD 2013, sektor pendidikan mendapat suntikan dana senilai Rp 165 milyar. Dalam perubahan anggaran keuangan (PAK), diputuskan adanya tambahan lagi senilai Rp 20 milyar sehingga total anggaran untuk Dinas Pendidikan senilai Rp 185 milyar. Dari kalkulasi tersebut, sedianya Rp 14,065 milyar dialokasikan untuk mengcover biaya pendidikan SD-SMP.

Kejanggalan mulai terkuak saat DPRD Kota Malang melihat nominal yang tertera di nota keuangan. Karena bukannya digit Rp 20 M yang tertulis, tapi jauh di bawahnya. “Kesepakatan bersama Badan Anggaran dan Tim Anggaran kan 20 sekian. Tapi, yang muncul di nota keuangan cuma 17 koma sekian. Terus Rp 2,9 M kemana?” seru Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Fransiska Rahayu Budiwiarti.
Dipaparkan Siska, dana senilai Rp 20 M tersebut sudah dibagi porsinya. Awalnya diusulkan Rp 14,145 M untuk membackup biaya pendidikan siswa SD-SMP sehingga semua kebutuhan sekolah bisa gratis. Namun, akhirnya hanya disetujui Rp 14,065 M. Sedangkan sisanya digunakan untuk kebutuhan pendidikan lainnya yang memang butuh pendanaan besar.

Dengan adanya suntikan anggaran tersebut, paling tidak seluruh siswa SD dan SMP di Kota Malang tak perlu membayar biaya ekstra kurikuler (eskul). Dengan asumsi pembagian Rp 10 ribu per anak saja, setidaknya anggaran tersebut cukup untuk mengcover 12 ekskul sekaligus. “Adanya dana tersebut bisa meringankan kebutuhan untuk membayar kegiatan-kegiatan di sekolah. Tak perlu dipungkiri, biasanya paguyuban kan mengada-ada saat menetapkan nominal. Eskul kena biaya tambahan segala,” tukas Siska.
Seperti yang dilansir dari Malang Post, politisi Partai Demokrat ini memastikan dewan tak akan tinggal diam melihat kejanggalan tersebut. Adanya penyunatan anggaran ini harus ditelusuri. “Setelah ada nota, duitnya kok malah berkurang. Dari yang semula ada menjadi tidak ada. Terus kalau kurang ini bagaimana? Ini yang akan kami kejar,” tandasnya.

Penasaran dengan fakta ganjil itu, Fransiska pun langsung bertanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Sri Wahyuningtyas. Namun, jawabannya tidak memuaskan. Yuyun, sapaan akrabnya, berdalih tidak tahu menahu kemana raibnya nominal yang disebut. “Ya kalau kurang ya terpaksa mengurangi jatahnya anak-anak. Dijawab begitu. Wah, itu sudah tidak benar,” seloroh Siska berang.
Sayangnya, ketika dikonfirmasi pewarta perihal pertanyaan senada, Yuyun belum bisa memberi jawaban. Ponselnya aktif, namun tidak diangkat. Pada rapat koordinasi (rakor) pertama yang dipimpin Walikota, H. M Antonu, Yuyun termasuk yang paling bersemangat memaparkan program dinasnya. Yakni terkait ketersedian anggaran pendidikan untuk SD dan SMP.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *